Definisi Korupsi yang Patut Diketahui Bersama

Inspirasi  tulisan saya adalah, ketika saya suatu malam sedang di depan personal computer, dan sekilas tatapan mata saya tertumbuk pada satu kartu NPWP saya atau nomor pokok waib pajak yang bernomor : 98.264.210.0-403.000 yang tergeletak di meja. Saya sadar bahwa saya adalah salah satu pembayar pajak, kemudian juga membayar pajak PBB (bumi dan bangunan) dan juga membayar PPN (pajak pertambahan nilai) setiap kali berbelanja, belum lagi membayar pajak STNK kendaraan bermotor dan pajak yang include atas segala transportasi umum. Saya sama seperti para pembaca semua : Kita semua adalah pembayar pajak (tax payer). Kita semua membayar pajak untuk negara tercinta.

Kemudian saya berpikir soal korupsi, pekerjaan saya sebagai dosen, membuat saya harus banyak bekerja otak, berpikir dan membaca (iqra). Kebetulan saya bekerja sebagai pengajar, dan istri juga mengajar.

Dalam kesempatan perkuliahan, saya juga sempatkan berpesan pada para mahasiswa bahwa korupsi itu ada 2 jenis :

1.Karena butuh.

2.Karena serakah.
 Dua-duanya melanggar hukum. Korupsi karena butuh untuk menambal gaji/ pendapatan adalah melanggar hukum, dan korupsi karena hobby dan sudah habit (kelakuan mendarah daging) sebagai akibat keserakahan, maka itu juga melanggar hukum. KPK menangani kasus korupsi diatas 1 milyar, sementara kepolisian dan kejaksaan menangani kasus korupsi yang lebih umum, jumlah bukan patokan. Saya mengatakan pada para mahasiswa bahwa korupsi adalah melanggar hukum.  

Hanya itu yang saya katakan, karena biarlah nanti kehidupan saat mereka sudah bekerja yang mengajari para mahasiswa itu tentang kehidupan di masyarakat yang sebenarnya. Korupsi adalah pilihan masing-masing individu, jika dia menyeberang garis pelanggaran hukum (cross the line) menuju perbuatan kriminal korupsi, maka dia telah crossing the line. Ini adalah detik ketika kita sebagai orang waras menentukan apakah kita akan menyeberang garis pelanggaran hukum atau tidak (cross the line or keep the faith).

Selama ini orang sering kali membicarakan tentang korupsi dan menyaksikan di berita maraknya kasus korupsi. Hal ini tidak mengherankan, karena menurut data Transparency International melalui penerbitan Coruption Perception Index (CPI) tahun 2012.  Indonesia menempati peringkat 118 bersama empat negara lain di dunia dalam urusan korupsi. 

 Rangking 118 dunia ini tentu saja merupakan 'prestasi' Indonesia yang bila diketahui jumlah total negara di dunia yang diakui PBB adalah 192 negara. Kita bisa saja dengan enteng berkelit kan masih ada negara yang lebih korup ?. Yeah... tentu saja, maka mungkin ini bisa sedikit menghibur kita, bahwa ternyata semua negara  di dunia tentu ada korupsinya, hanya saja yang membedakan adalah tingkat keparahannya. Angka 118 dunia berarti masih ada 74 negara lain yang peringkat korupsinya lebih parah dari kita. Entah kita akan bersyukur atau tertegun dengan kenyataan ini.

Data CPI itu menunjukkan Indonesia mendapat skor yang sama dengan negara Madagaskar, Mesir, Ekuador, dan Republik Dominika. Rangking 118 dunia itu berarti kita naik peringkat menuju negara dengan tingkat korupsi yang lebih parah, karena  itu pada 2011 lalu, posisi Indonesia masih berada di peringkat 100 dunia bersama dengan Tanzania, Suriname, Sao Tome & Principe, Mexico, Malawi, Madagascar, Gabon, Djibouti, Burkina Faso, Benin, dan Argentina. 

Ini berarti Indonesia masih termasuk negara terkorup papan atas Dunia.  Bila tidak percaya, "ah masak sih kita sudah separah itu?" Maka cek saja data peringkat atau ranking Korupsi Indonesia pada tingkat dunia di berbagai sumber valid. Bila diibaratkan dunia adalah kelas dan negara adalah muridnya, maka dari 192 murid, kita ada di ranking 118. Ranking 1 adalah lebih sedikit tingkat korupsinya dan seterusnya. Mungkin kita malah heran, kok bisa ya ada negara yang korupsinya sedikit ? Orangnya seperti apa ? Apa emoh duit ? Keterangan itu bisa pembaca cari sendiri.

Contohnya data dari   http://www.worldaudit.org/corruption.html, dimana Indonesia juga ada dalam peringkat bawah soal korupsi.

Country	Corruption Rank 2012	Democracy Rank 2012
New Zealand	1	6
Denmark	1	2
Finland	1	1
Sweden	4	2
Singapore	5	71
Switzerland	6	5
Norway	7	4
Australia	7	9
Netherlands	9	7
Canada	9	8
Germany	11	11
Belgium	12	9
United Kingdom	13	13
Japan	13	29
United States	15	12
Uruguay	16	17
Chile	16	20
France	18	16
Austria	19	15
Ireland	19	13
United Arab Emirates	21	75
Spain	22	20
Botswana	22	38
Estonia	24	17
Portugal	25	17
Bhutan	25	72
Taiwan	27	30
Slovenia	27	22
Israel	29	31
Poland	30	24
Mauritius	31	32
Korea, South	32	33
Hungary	33	34
Costa Rica	34	23
Lithuania	34	25
Rwanda	36	101
Georgia	37	73
Czech Republic	38	26
Malaysia	38	81
Turkey	38	55
Latvia	38	39
Jordan	42	82
Namibia	42	41
Cuba	42	121
Oman	45	93
Slovakia	46	27
Croatia	46	36
Ghana	48	35
Lesotho	48	54
Kuwait	50	80
Saudi Arabia	50	117
Romania	50	48
South Africa	53	44
Macedonia	53	58
Brazil	53	50
Italy	56	28
Bosnia	56	77
Tunisia	58	78
Bulgaria	58	46
Liberia	58	84
China	61	124
Serbia	61	47
Sri Lanka	61	107
Trinidad & Tobago	61	42
El Salvador	65	53
Peru	65	55
Panama	65	36
Jamaica	65	40
Burkina Faso	65	75
Thailand	70	89
Morocco	70	103
Zambia	70	89
Malawi	70	89
Greece	74	45
Colombia	74	84
India	74	50
Benin	74	49
Moldova	74	63
Senegal	74	66
Mongolia	74	50
Argentina	81	61
Gabon	81	111
Tanzania	81	60
The Gambia	84	125
Mexico	84	69
Algeria	84	98
Bolivia	84	59
Mali	84	43
Armenia	84	103
Philippines	84	57
Albania	91	63
Guatemala	91	97
Ethiopia	91	126
Niger	91	83
Indonesia	95	62
Madagascar	95	103
Egypt	95	94
Ecuador	95	68
Dominican Republic	95	67
Vietnam	100	129
Mozambique	100	79
Sierra Leone	100	63
Belarus	100	138
Mauritania	100	87
Togo	105	115
Lebanon	105	87
Nicaragua	107	86
Uganda	107	98
Cote d'Ivoire	107	118
Kazakhstan	110	129
Honduras	110	110
Iran	110	142
Russia	110	128
Pakistan	114	112
Nigeria	114	89
Azerbaijan	114	129
Nepal	114	98
Kenya	114	94
Bangladesh	119	96
Syria	119	140
Cameroon	119	120
Ukraine	119	109
Central African Republic	119	112
Congo, Republic of	119	101
Eritrea	125	145
Paraguay	125	70
Papua New Guinea	125	74
Guinea-Bissau	125	107
Kyrgyzstan	129	122
Guinea	129	114
Yemen	131	136
Tajikistan	132	134
Cambodia	132	118
Angola	132	122
Laos	135	140
Congo	135	138
Libya	135	115
Zimbabwe	138	136
Chad	139	133
Venezuela	139	134
Burundi	139	129
Haiti	139	103
Iraq	143	127
Turkmenistan	144	149
Uzbekistan	144	148
Myanmar	146	146
Sudan	147	144
Afghanistan	148	142
Somalia	148	147
North Korea	148	150

 

Sebenarnya apa definisi yang jelas mengenai tindak korupsi ? Berdasarkan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

1) pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

2) pasal 3 : “Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Mengacu kepada definisi dari masing-masing pasal maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Tindak Pidana Korupsi, yaitu:      
-Setiap orang termasuk pegawai negeri, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selain pengertian sebagaimana tersebut di atas termasuk setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.
- Secara melawan hukum adalah melawan hukum atau tidak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan baik secara formal maupun material, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan. Selain dari itu juga termasuk tindakan-tindakan yang melawan prosedur dan ketentuan dalam sebuah instansi, perusahaan yang telah ditetapkan oleh yang berkompeten dalam organisasi tersebut.
-Melakukan perbuatan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang-undang No. 31 tahun 1999, yaitu berupa upaya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi walaupun belum terbukti telah melakukan suatu tindakan pidana korupsi, namun jika dapat dibuktikan telah ada upaya percobaan, maka juga telah memenuhi unsur dari melakukan perbuatan.
-Memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah memberikan manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaat yang diperoleh karena meperkaya diri adalah, terutama berupa uang atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti surat-surat berharga atau bentuk-bentuk asset berharga lainnya, termasuk di dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi, juga termasuk memperkaya diri dari pengurus-pengurus atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan-hubungan lainnya.
-Dapat merugikan keuangan negara adalah sesuai dengan peletakan kata dapat sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari sebuah perbuatan, dalam hal ini adalah kerugian negara.

Kerugian Negara yang dihitung oleh auditor investigasi yang berwenang adalah kerugian yang didasarkan kepada perhitungan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi. Berdasarkan berbagai putusan hakim terhadap ada atau tidaknya suatu kerugian negara dapat secara sederhana dirumuskan pengertian kerugian negara, yaitu:
a.   Berkurangnya asset dari suatu entitas Pemerintahan.
b.  Bertambahnya pengeluaran Keuangan Negara atas prestasi yang tidak diperoleh suatu entitas Pemerintah.

Maka dari itu tindakan pemeriksaan terhadap sebuah lembaga dan kedudukan atau audit investigasi hendaknya memfokuskan pada : kejanggalan, ketidakberesan akuntansi, dan pola tindakan bukan hanya pada kesalahan biasa dan kelalaian biasa. Sedangkan dorongan dan motivasi koruptor melakukan korupsi meliputi :
a.      Indikasi korupsi cenderung mengarah pada struktur teori sekitar motivasi, kesempatan dan keuntungan. Sehingga sering kali korupsi dilakukan untuk alasan ekonomi, yakni keserakahan dan penumpukan harta untuk diri sendiri sebagai kompensasi jaminan bila sudah tidak menduduki jabatan ’basah’.
b.   Dorongan berikutnya adalah mental egoisme yang tumbuh subur di dalam kalangan individu dan kelompok pelaku.
c.     Dan dorongan yang ketiga selain pengaruh lingkungan, juga adanya  dorongan penyakit kejiwaan yang membuat seseorang merasa senantiasa kekurangan harta benda, tak pernah merasa cukup akan jumlah uang yang dimilikinya dari hasil ’sabetan’ jabatan. Serta ada dorongan untuk melakukan korupsi mirip perilaku maniak. Perilaku maniak adalah sebuah perilaku yang dilakukan secara terus menerus tanpa menemukan kepuasan yang cukup. Sebagaimana misal perilaku maniak seks, maka perilaku maniak korupsi juga akan melakukan tindakan korupsinya sesering mungkin seperti ”kapal keruk”, dan sulit untuk berhenti. Maka jika sudah demikian kadang kala pelaku korupsi mengajukan pembelaan di persidangan bahwa dirinya mengalami gangguan kejiwaan, yakni ; maniak korupsi. Yang biasanya pembelaan semacam ini akan disusul oleh derai tawa hadirin di persidangan dan cemohan hakim.
d.   Karena koruptor juga melengkapi ketrampilannya memanipulasi angka dan data dengan penguasaan teknologi, maka indikasi korupsi dalam lingkungan yang menggunakan komputer dapat terjadi pada setiap tahap sistem, yaikni : masukan, pengolahan dan keluaran.

Tragisnya lagi persoalan korupsi di Indonesia agaknya sudah mengarah pada problem psikotik sosial. Korupsi yang melibatkan uang dalam jumlah milyaran rupiah biasanya sudah bukan lagi atas dorongan untuk memenuhi kebutuhan perut. Melainkan sudah ada sinyal ketidak beresan dalam kebutuhan jiwa spiritual seseorang. Pelaku korupsi bisa dibilang tidak lagi percaya adanya Tuhan Yang Menguasai Hidup. 

Kalau Tuhan bilang : Jangan kau korup, maka koruptor tak percaya, "ah masak sih ?, Tuhan kan maha pengampun gitu looh ? Lagian konsep korupsi juga tidak dijelaskan oleh Tuhan secara jelas", mungkin begitu batin si Koruptor, maka justifikasi ini membuat perilaku korupsi senantiasa berulang. 

Disamping itu, karena pelaku itu juga merasa bahwa dengan uang sekarung yang telah dikorupnya maka dia akan hidup enak bergelimang syahwat, dan percaya bahwa hanya harta dan uangnyalah yang akan menyelamatkan jiwanya. Gejala psikotik bahwa hanya harta akan membuat hidup (money make life) ini agaknya mirip dengan apa yang dialami oleh Qarun seorang hartawan kaum Nabi Musa yang memiliki kekayaan besar di jamannya. Qarun percaya yang membuatnya hidup adalah harta yang berlimpah. Kepercayaan ini, mendapat komentar dari orang-orang pada jamannya, "ah seandainya aku seperti Qarun, lalu kawannya berkata, hai celakalah kamu, karena kamu tak tahu kehidupan ini". 

Adalah sebuah kenyataan pahit bahwa negara - negara Dunia Ketiga yang korup biasanya mempunyai ciri :

-    Banyak menerima hutang Luar Negeri namun hampir-hampir tak mampu mencicil bunganya saja. Akibatnya terkenal sebagai negara miskin dengan jumlah besar penduduk miskin yang pendapatannya kurang dari 1 USD per-hari.
 -   Demokrasi yang lemah dan sistem pemerintahan dikuasai oleh elite politik dan elite partai politik, elite birokrasi, dan elite militer.
  -  Terkenal sebagai negara perusak lingkungan hidup terparah di Dunia. Akibatnya negara itu sendiri seringkali dilanda bencana alam seperti banjir, terutama banjir di Ibu Kotanya bahkan sudah tepat sampai di hidung Istana Kepresidenan, kemudian ada tanah longsor akibat kerusakan lingkungan dan penyakit penyertanya.
 - Memiliki kekayaan alam yang melimpah - ruah namun lebih dimonopoli eksploitasinya oleh korporasi multinasional, serta korporasi transnasional.

-   Diatur dan bergantung sepenuhnya terhadap hutang luar negeri dan arahan negara donor yang lebih maju. Di mana negara donor yang lebih maju itu banyak membutuhkan bahan mentah untuk kemajuan ekonomi mereka sendiri.

  Maka yang patut kita sebagai masyarakat luas menggaris bawahi dan waspada terhadap bahaya latent korupsi adalah ; Korupsi lebih disebabkan ketiadaan pengendalian dan pengendalian yang lemah. Dengan demikian pencegahan indikasi korupsi adalah masalah pengendalian yang memadai dan suatu lingkungan kerja yang menetapkan penghargaan yang tinggi atas kejujuran pribadi dan perlakuan yang adil. Kalau kita masih menganggap ini adalah sebuah omongan muluk, karena gak bisa korup,  "Ah itu yang omong anti korupsi adalah orang-orang yang tak bisa korup, maka ngelantur, sakit ati, dengki, coba kalau mereka dikasih jabatan, pasti ya korup juga," begitu biasanya orang bilang.

Maaf, jika kita tetap yakin bahwa semua kita adalah koruptor potensial, seperti skeptis diatas, maka dalam hati kita kecil kita seolah meyakini bahwa siapa saja jika ada kesempatan akan korup, karena saking sekeptiknya menduga-duga apakah korupsi adalah gerak refleks dan dambaan bawah sadar kita.

Oke, kalau itu dead wish kita bersama dan keyakinan kita bersama ya.. kita akan segera mencapai angka 120 dunia, kemudian 130 dunia, karena kita abai dan tetap mendamba bisa lebih korup lagi dan bukan tak mungkin akhirnya kita ada di kisaran ranking 170 negara terkorup dunia, dimana hanya ada sisa 20 negara lagi yang korupsinya diatas kita. he he he.. asik bukan ? (*)

Read more »