12:39 PM
mung pujanarko
Karena kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka semua warga negara tanpa ada diskriminasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dapat bebas tanpa rasa takut untuk mengeluarkan pendapatnya.
Karena Citizen Journalism adalah sebuah konsep pemikiran ilmu, dengan etimologis kata berakhiran ‘isme’ atau ‘ism’ yang berarti merupakan sebuah cabang pemikiran atau aliran intelektual. Tentu saja warga yang berkiprah dalam Citizen Journalism (Jurnalisme Warga) haruslah terlebih dahulu memahami dengan baik dan benar konsep Citizen Journalism. Citizen Journalism merupakan bentuk ‘way’ bahkan ‘ high way’ atau jalan besar -yang seharusnya bebas hambatan- agar rakyat dapat menyalurkan semua bentuk komunikasi, baik lisan dan tulisan pada media massa baik, cetak dan elektronik agar tercapai Indonesia yang Demokratis. Intinya Citizen Journalism juga perlu ilmu jurnalistik, baik teori dan praktek.
Sedangkan landasan Demokrasi mutlak bagi syarat tumbuh dan berkembangnya Citizen Journalism (Jurnalisme Warga). Demokrasi sendiri dipahami sebagai konsep hidup bangsa yang sadar bahwa aspirasi warga haruslah mendapat perhatian karena ada pepatah Vox Populi, Vox Dei artinya suara publik adalah suara Tuhan (pengertian Demokrasi: Wikipedia:2010). Contohnya; apabila publik menuntut keadilan, maka Tuhan Yang Maha Esa telah terlebih dahulu berkehendak keadilan Universal di Alam Semesta ini. Jika publik mengecam korupsi, maka Tuhan telah terlebih dahulu melarang manusia untuk korupsi dan mencuri. Jadi suara rakyat banyak akan sebuah nilai-nilai yang mulia (divine virtue) yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap prinsip citizen jurnalisme ini mengandung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Sila 1 Pancasila.
Adalah perlu dipahami, bahwa pengertian suara publik di sini benar- benar murni merupakan suara hati nurani publik, bukanlah rekayasa dan diatur oleh kehendak ambisi pribadi-pribadi yang mampu menggerakkan massa. Kalau sudah terjadi rekayasa, maka istilah Vox Populi Vox Dei menjadi buram dan mudah diplesetkan. Contohnya jika penguasa yang memiliki ambisi pribadi menggerakkan massa rakyatnya agar bersuara, maka hal itu bukanlah kehendak masyarakat secara natural. Namun jika masyarakat menginginkan sesuatu yang bersifat natural serupa keadilan dan kemakmuran, maka jelas hal tersebut datang secara natural dari hati nurani masyarakat.
Bila dijabarkan lebih lanjut Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pun bisa terwujud apabila masyarakat bebas bersuara. Apalagi Persatuan Indonesia, bisa utuh dan langgeng apabila aspirasi rakyat dapat tersalur dengan baik. Begitu pula Kerakyatan yang Dipimpn oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawaratan Perwakilan inipun menyiratkan adanya kebebasan rakyat yang bersuara lewat parlemen. Terakhir Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini berarti semua warga negara berhak untuk menyuarakan aspirasinya tanpa ada diskriminasi apapun juga.
Maka konsekuansi logis dari demokrasi adalah :
1. Munculnya fenomena citizen journalism
2. Munculnya kesadaran masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya melalui berbagai media, baik lisan maupun tulisan apakah itu bersifat opini, berita dan feature (artikel). Juga audio visual
3. Munculnya banyak situs berita dot com di internet yang kini siap menampung semua aspirasi warga dari kegiatan citizen journalism.
4. Munculnya kebiasaan menulis berita oleh warga dalam blog, dan situs jejaring social.
Eksistensi situs berita di internet juga diharapkan mengakomodasi tulisan pewarta warga. Terjadi hubungan antara aktivitas pewarta warga (kegiatan citizen journalism) dengan eksistensi situs berita dot com di internet, karena dalam dinamika sosial di masyarakat terjadi minat untuk membuat tulisan yang bersifat informatif dan berguna bagi orang lain untuk diunggah melalui aneka situs berita internet. Kecenderungan untuk mewartakan sesuatu yang dirasakannya secara batiniah (curhat), dirasakan oleh panca inderanya kepada manusia lain ini sudah ada sejak manusia pertama ada di muka Bumi
Sebenarnya kebebasan mengeluarkan pendapat ini tidak perlu dikhawatirkan akan terpasung dengan adanya UU ITE. Karena jika yang kita suarakan benar, apalagi dialami sendiri, maka masyarakat luas juga akan terbantu oleh informasi yang diberikan oleh pewarta warga (citizen journalist). (*)
17 Tahun PPWI, Sejarah Panjang Perjuangan Warga Biasa Menembus Media Massa
Kabarmetro.co – Jakarta | Pembacaan deklarasi berdirinya organisasi jurnalis warga dengan nama Persatuan Pewarta Warga Indonesia, disingkat PPW-Indonesia, dilakukan pada hari Minggu, tanggal 11 November 2007, sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di Aula SMA Swasta Regina Pacis, Jl. Palmerah Utara, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Nama Pewarta Warga dipilih dari beberapa nama yang muncul saat itu karena ingin menggunakan frasa yang lebih ‘ngIndonesia’ dibandingkan kata jurnalis warga atau kata lainnya. Singkatan PPWI-Indonesia hanya bertahan sebulan, dan berganti menjadi PPWI agar tidak ‘ribet’ mengucapkannya.
Deklarasi ini dihadiri sekitar 70 orang, yang terdiri dari siswa Sekolah Jurnalistik dan Penyiaran Utan Kayu Jakarta Utara, penulis atas nama Supadiyanto, S.Pd.I dari Jogyakarta, wartawan foto atas nama Deni Sitohang dari Medan, serta para penulis dari Subang dan seputaran Jabodetabek. Sekira 25 orang siswa dari Sekolah Utan Kayu dipimpin oleh pembinanya atas nama Pattar Sihotang menghadiri acara ini dalam rangka praktek liputan acara deklarasi sebuah organisasi atau lembaga. Peserta lain, umumnya adalah mereka yang aktif menulis di sebuah media online pewarta warga HOKI.
Deklarasi ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-1 media pewarta warga Koran Online Kabar Indonesia yang kemudian bernama Harian Online Kabar Indonesia (HOKI) dengan situs www.kabarindonesia.com. Media online ini berdiri pada tanggal 11 November 2006 di Belanda oleh sepasang suami-istri (Bapak Robert Nio dan Ibu Widyawati) asal Indonesia berkewarganegaraan Jerman.
Hadir juga pada acara deklarasi ini dua orang notaris, yakni Notaris Abdul Salam, S.H. dan Notaris Supriyanto, S.H. Beliau berdua hadir dalam rangka menjadi saksi pendirian organisasi PPWI atas permintaan pendiri dan pemilik media HOKI. Atas kesepakatan semua yang hadir, Bapak Supriyanto selanjutnya mengukuhkan Tim Formatur Kepengurusan PPWI, yakni Wilson Lalengke sebagai ketua dan Ruslan Andy Chandra sebagai sekretaris.
Seminggu kemudian, Akte Notaris PPWI diterbitkan oleh Notaris Abdul Salam, S.H. dengan nomor akte 17 pada tanggal 19 November 2007. Dalam akte notaris tersebut, tercantum sebagai Badan Pembina/Pendiri adalah Tuan Supriyanto, S.H. dan Tuan Wendi Razif Soetikno (guru SMA Swasta Regina Pacis yang berkenan memberikan tempat untuk deklarasi organisasi PPWI seminggu sebelumnya).
Sementara itu, untuk Badan Pengurus tercantum atas nama Wilson Lalengke sebagai Ketua Umum, Mung Pujanarko sebagai Ketua I, dan Aad Aldy Madjit sebagai Ketua II. Pengurus lainnya adalah Ruslan Andy Chandra sebagai Sekretaris Jenderal, Fredy Tewu sebagai Sekretaris I, dan Yanti Sugiyanti sebagai Sekretaris II.
Di jajaran Bendahara PPWI mula-mula, tercantum Krisna Yudha Caraka sebagai Bendahara Umum, Ernia Sari sebagai Bendahara I, dan Winarsih sebagai Bendahara II. Selain kepengurusan inti tersebut, tercantum juga dalam akte notaris nomor 17 tertanggal 19 November 2007 seorang fotografer freelance, yakni Yosef Ferdiyana sebagai anggota, plus Edy Mulyadi sebagai Badan Pengawas PPWI.
Susunan Pengurus yang tercantum dalam Akte Notaris Abdul Salam, S.H. Nomor 17 itu selanjutnya disempurnakan dengan memasukkan beberapa nama rekan penulis yang aktif di HOKI. Mereka adalah Muspani, S.H. sebagai Biro Hukum dan Advokasi, Hilda Perbatasari sebagai Biro Organisasi, Dodi Mawardi sebagai Biro Litbang dan Diklat, Deisy Wong sebagai Biro Usaha dan Keuangan, serta Rio Bembo Setiawan sebagai Biro Humas dan Publikasi. Sejalan dengan terbitnya susunan pengurus PPWI yang lebih lengkap, Yosef Ferdiyana diposisikan pada Biro Sekretariat.
*Hari-hari Pertama*
Kegiatan awal-awal Pengurus PPWI adalah meneruskan pengelolaan media HOKI, yang saat itu posisi Pimpinan Redaksi HOKI dipegang oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke. Di samping media HOKI, seluruh pengurus PPWI ini diaktifkan dalam penerbitan dan pengelolaan media cetak bernama Explore Indonesia (EI). Media ini mengutamakan konten di bidang Pariwisata, Investasi, dan Pelayanan Publik, berdiri sejak awal 2008 hingga akhir 2010.
Sebagai organisasi baru, PPWI belum dapat melakukan banyak hal, terutama juga disebabkan oleh minimnya sumber daya yang dimiliki di awal berdirinya hingga pertengahan tahun 2008. Kondisi ini juga disebabkan oleh faktor domisili Ketum PPWI, Wilson Lalengke, yang saat itu masih tinggal di Pekanbaru, Riau.
Setelah sang Ketua Umum yang merupakan PNS di Kantor Walikota Pekanbaru mendapatkan persetujuan mutasi tugas ke Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), pada Mei 2008, beberapa program kegiatan mulai digagas dan dilaksanakan. Kegiatan ‘besar’ pertama adalah soft-launching kantor PPWI di Lantai 5 Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih Nomor 32-34, Menteng, Jakarta Pusat, berukuran 8×5 meter. Kantor dan fasilitasnya ini dapat digunakan berkat dukungan finansial biaya sewa kantor dari Almarhum Bapak Dr. Rizal Ramli.
Bersamaan dengan pembukaan kantor PPWI di Gedung Dewan Pers, PPWI melaksanakan diklat jurnalistik bagi anggota TNI dan umum di kantor tersebut. Empat personil TNI dari Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) mengikuti diklat dimaksud yang dilaksanakan selama dua hari.
Berhubung Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, sehari-hari berkantor di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, maka penggunaan kantor PPWI di Gedung Dewan Pers sangat kurang. Jam kerja yang cukup panjang di kantor mengakibatkan intensitas berkantor di Gedung Dewan Pers hampir tidak pernah, kecuali sesekali pada hari Sabtu atau hari libur. Ditambah lagi, umumnya rekan-rekan anggota PPWI, yakni warga yang mulai masuk bergabung ke PPWI, lebih senang berkunjung ke Gedung DPD RI untuk konsultasi atau sekadar silahturahmi dari pada ke Gedung Dewan Pers.
Kegiatan diklat-diklat jurnalistik mendominasi program PPWI sejak awal berdirinya disamping kegiatan sosialisasi organisasi ke berbagai kalangan dan kesempatan. Di tahun 2008, PPWI mengadakan diklat tidak kurang dari enam kali kepada warga di komunitas berbeda, yakni Dispenad, mahasiswa (Universitas Maranatha Bandung, Universitas Jayabaya Jakarta, dan Universitas Negeri Yogyakarta), TNI-AD berbagai satuan tidak kurang dari 300 orang, dan komunitas bisnis Young Enterprise. Di tahun 2007-2008, PPWI juga sempat melaksanakan program bakti sosial dalam bentuk penghijauan lingkungan di Kelurahan Menteng dan penggalangan bantuan banjir untuk warga terdampak di wilayah Matraman, Jakarta Pusat.
Organisasi ‘anak’ PPWI di daerah yang pertama adalah Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPWI Yogyakarta. Penulis super jenius, Supadiyanto, adalah inisiatornya. Bersama beberapa saudaranya yang bekerja di media lokal dan nasional, Supadiyanto menyusun kepengurusan DPD PPWI Yogyakarta. Saat itu, PPWI belum punya bendera atau pataka. Pelantikan pengurus PPWI Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan Bendera Merah Putih pada Juni 2008.
Tahun 2009, kegiatan PPWI sudah mulai beragam. Disamping tetap melaksanakan diklat-diklat, PPWI juga sempat melakukan peluncuran buku karya Ketua DPD PPWI Yogyakarta, Supadiyanto, dan media online yang dikelola langsung oleh PPWI Nasional dengan situs www.pewarta-indonesia.com, di awal tahun 2009. Pada Juni 2009, PPWI menyelenggarakan Lomba Menulis dengan tema ‘Surat untuk Presiden dan Wakil Presiden’.
*Kerjasama Kemitraan di Bidang Jurnalistik Warga*
Kerjasama kemitraan dengan lembaga lain mulai dijajaki. Pada tahun 2009 itu, PPWI bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional melaksanakan diklat jurnalistik bagi pegawai Depdiknas dan dengan Stikes Gombong, melatih mahasiswa dalam hal tulis-menulis. Menjelang akhir tahun, PPWI bekerjasama dengan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO melaksanakan diklat jurnalistik bagi pengurusnya.
Tahun 2010 diawali kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, cq Kesbangpol, menyelenggarakan Festival Seni Sisingaan Mini di Subang, Jawa Barat. Pada acara yang dilaksanakan di area terbuka Lapangan Bintang Subang dan dihadiri tidak kurang dari 2000 warga, PPWI sekaligus melantik DPC PPWI Subang, ‘anak pertama’ PPWI dtingkat kabupaten/kota. Hadir pada kesempatan itu pejabat dari Kesbangpol Kemendagri yang sekaligus memberikan arahan serta penyuluhan kepada masyarakat Subang.
Selanjutnya, kepengurusan PPWI di daerah terus bertambah. Setelah pelantikan Pengurus PPWI Subang di Januari 2010, dilanjutkan dengan peresmian DPD PPWI Jawa Tengah pada Maret 2010, DPC PPWI Luwu, Sulawesi Selatan, dan DPC PPWI Padang Panjang, Sumatera Barat, pada Agustus 2010, DPD PPWI Sulawesi Utara pada bulan September 2010, dan ditutup pelantikan DPC PPWI Siak, Provinsi Riau, pada bulan November 2010.
Moment penting PPWI lainnya di tahun 2010 adalah diklat jurnalistik bagi sekitar 300 anggota Kopassus TNI-AD selama dua hari bertempat di Gedung Candracah Makopassus Cijantung, Jakarta Timur. Pada Desember 2010, PPWI berkesempatan masuk TVRI dalam sebuah acara Talk-show dengan topik khusus Citizen Journalism.
Memasuki tahun 2011, warga PPWI disibukkan dengan penggalangan dana bantuan untuk para korban bencana meletusnya Gunung Merapi, Yogyakarta. Momentum mengantar bantuan ke korban bencana di tanggal 8 Januari 2011 tersebut, Pengurus PPWI Nasional menyempatkan waktu menghadiri resepsi pernikahan Ketua DPD PPWI Yogyakarta, Supadiyanto, pada esok harinya.
April 2011, dimulai babak baru. PPWI bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Maroko di Jakarta, melaksanakan Lomba Menulis dengan tema utama Hubungan RI-Maroko. Tidak kurang dari 650 artikel yang masuk dari 650 siswa dan mahasiswa yang menulis tentang pengetahuan dan pemahaman mereka terkait hubungan Indonesia dengan Kerjaan Maroko. Sejumlah 12 orang pemenang lomba diundang ke Jakarta atas biaya Kedubes Maroko, menerima piala, laptop, dan hadiah uang pembinaan dari Dubes Maroko, Dr. Mohamed Majdi, di Kediaman Resmi Dubes Maroko.
Dari 650 artikel tersebut, Tim PPWI-Kedubes memilih 111 artikel terbaik yang selanjutnya dibukukan dengan ketebalan hampir 300 halaman yang dicetak sebanyak 3000 eksemplar. Selain disumbangkan secara cuma-cuma ke berbagai kalangan di Indonesia, termasuk ke kampus-kampus, buku berjudul Indonesia-Maroko: Lebih dari Sekadar Persahabatan ini juga digunakan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa program Bahasa Indonesia di Universitas King Hassan II di Cassablanca, Maroko.
Diklat jurnalistik semakin sering dilaksanakan. Di tahun 2011 ini, diklat bagi anggota Group-3 Kopassus cukup intens, terutama dalam kelompok-kelompok kecil, 10 hingga 15 orang peserta.
Hal yang istimewa bagi PPWI pada tahun itu, 25 anggota PPWI mendapatkan pelatihan Kepemimpinan dan Bela Negara di Makopassus Cijantung, Jakarta Timur. Mereka digembleng dengan berbagai latihan, baik fisik maupun mental, ala militer oleh para pelatih. Para anggota PPWI ini tinggal di barak serdadu dan mengikuti jadwal pelatihan yang padat dan sangat ketat, dari bangun subuh hingga ke bangun subuh berikutnya. Mereka diajarkan tentang baris-berbaris, sikap dan perilaku disiplin, ketangkasan, persenjataan, hingga survival dan jurit malam.
PPWI kembali menggelar lomba menulis tingkat nasional dari tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2012. Tema lomba menulis kali ini adalah ‘Kriteria Presiden Indonesia Masa Depan’ dan ‘Kriteria Anggota DPR Masa Depan’. Lomba ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.
Peristiwa amat penting yang menjadi catatan bagi pewarta warga PPWI di tahun 2012 antara lain Diklat Jurnalistik bagi Anggota TNI dan PNS di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, Jakarta Timur. Tidak tanggung-tanggung, pelatihan dilaksanakan selama dua bulan berturut-turut, yakni September 2012 (materi Citizen Journalism) dan Oktober 2012 (materi Wawancara).
Di sela-sela diklat (baca: penataran) jurnalistik di Mabes TNI Cilangkap, PPWI juga sempat meluncurkan buku besutan Supadiyanto berjudul ‘Berburu Honor dengan Artikel’. Dari penuturannya, Supadiyanto sudah menulis dan menghasilkan uang dari hobi menulisnya itu sejak kelas 4 SD! Tulisannya banyak dimuat di harian-harian, baik lokal maupun nasional. Dari aktivitas menulis itulah Supadiyanto menyelesaikan studinya, dari SD, SMP, SMA, S-1 hingga program Doktor yang baru saja diselesaikannya beberapa tahun lalu.
Masih di sela-sela kegiatan diklat di Mabes TNI Cilangkap, PPWI menghadirkan Gubernur DKI Jakarta yang fenomenal saat itu dengan kepemimpinan melayani rakyat, Ir. Joko Widodo, ke Mabes TNI untuk memberikan Kuliah Umum Jokowi (Jokowi Lecture). Ini adalah kunjungan pertama Jokowi ke Markas Besar TNI, yakni pada Kamis, 25 Oktober 2012.
Kepopuleran Jokowi bertambah semakin tak terbendung sejak kehadirannya ke markas utama para pengawal negeri atas undangan PPWI itu. Banyak kalangan, terutama di TNI, menilai sinergi energi antar pribadi Jokowi dengan berbagai elemen masyarakat semakin menguat usai kunjungan kuliah-umumnya di Mabes TNI Cilangkap untuk pertama kalinya itu.
Walau hanya beberapa saja, pelantikan kepengurusan di daerah-daerah terus dilaksanakan sesuai permintaan dan penjadwalan yang disampaikan para pengurus yang baru di-SK-kan. Di tahun 2012 tercatat kelahiran DPD Pewarta Foto PPWI Sulawesi Utara dan DPC PPWI Tegal, Jawa Tengah. Salah satu faktor penyebab lambannya pembentukan ‘anak-anak’ PPWI adalah karena Ketum PPWI, Wilson Lalengke saat itu sedang mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Ke-48 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dari bulan Maret hingga Desember 2012.
PPWI membuka tahun 2013 dengan kegiatan yang dipusatkan di Dumai, Provisi Riau. Pada 27 Januari 2013, PPWI melaksanakan Pelantikan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bekerjasama dengan Kementerian Komuniasi dan Informatika RI. Seiringan dengan itu, juga dilakukan peresmian Media Center, Radio Sonora Dumai, dan Pelantikan Duta PPWI atas nama R. Eka Aslihatin Saudiyah Putri oleh pejabat Kemenkominfo yang hadir mewakili Menteri Kominfo RI di acara PPWI tersebut.
Saat itu juga dilakukan Peresmian Kepengurusan DPC PPWI Dumai dan DPC PPWI Bengkalis. Acara lainnya di hari dan tempat yang sama adalah Seminar Internasional tentang Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi bagi guru-guru se Kota Dumai dan sekitarnya. Tidak tanggung-tanggung, pada acara seminar kali ini, PPWI menghadirkan dua pakar dan praktisi pendidikan, yakni Prof. Dr. Philip Jadhav dari Amerika, dan Mr. Katsujiro Ueno dari Jepang,
PPWI juga berhasil menggalang kerjasama dengan PT. Soho Group, dalam penyediaan pakaian seragam anak sekolah dasar khusus untuk anak-anak Papua. Soho memberikan bantuan 150 paket pakaian seragam Merah-Putih, lengkap dengan topi dan sepatu plus kaos kaki. Paket bantuan tersebut dikirim ke Pengurus PPWI Jayawijaya di Wamena melalui bantuan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Seluruh pakaian seragam sekolah ini dibagikan kepada anak-anak di SDN Iriliga, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
*Diklat Jurnalistik Warga bagi Anggota Polri*
Sejak April hingga akhir tahun 2013, PPWI sibuk dengan jadwal pelatihan yang sangat padat. Di samping pelatihan intens di Makopassus yang terus berlangsung, PPWI juga menyelenggarakan pelatihan bekerjasama dengan BAIS-TNI, Paspampres, dan PT. Asrta Internasional. Juga, PPWI melaksanakan diklat jurnalistik bagi anggota Polri di berbagai Polda yang diselenggarakan PPWI bekerjasama dengan Divisi Humas Polri yang menggandeng mitranya, PT. Makin Group sebagai pendukung fasilitas dan pembiayaan kegiatan. Tiga lokasi kegiatan diklat PPWI-Polri di tahun 2013 ini adalah di Polda Kalimantan Selatan (Oktober 2013), di Polda Kalimantan Tengah (November 2013), dan di Polda Jambi pada Desember 2013.
Kerjasama PPWI dengan Divisi Humas Polri dalam program pelatihan jurnalistik terus berjalan di tahun berikutnya. Pada April 2014, Diklat Jurnalistik Warga dilaksanakan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu, bersama Divhumas Polri, PPWI juga melaksanakan dua kali lomba fotografi terkait pelaksanaan tugas para anggota Polri di berbagai pelosok tanah air.
Pertama, lomba foto bertema ‘Potret Pilpres 2014 di Negeri nan Damai’ yang berlangsung dari Juni hingga September 2014. Kegiatan ini fokus memotret tentang kesibukan ratusan ribu anggota Polri yang dikerahkan untuk membantu distribusi logistik Pemilihan Presiden 2014. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemenang Pilpres kali itu adalah pasangan Jokowi – Jusuf Kalla.
Lebih dari 1000 orang mengikuti lomba foto ini yang dibagi dalam tiga kategori, yakni kelompok wartawan/pewarta foto, kelompok anggota Polri, dan kelompok masyarakat umum. Beragam wajah dengan warna-warni expresi para anggota Polri terpotret dengan sempurna di ribuan foto yang masuk ke meja Panitia Lomba. Suasana semangat menempuh perjalanan di medan yang sulit di daerah terpencil dan terisolir nampak jelas dari foto-foto peserta lomba. Lelah, letih, lapar, dan berbagai kondisi menghiasi setiap langkah para anggota Polri yang berjuang keras menyukseskan pelaksanaan Pilpres 2014.
Hasil lomba foto tersebut selanjutnya dipamerkan dalam sebuah acara bersempena pemberian hadiah kepada para pemenang lomba foto, bertempat di Mall Cassablanca, Jakarta Selatan, pada tanggal 06-09 November 2014. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman bersama Kadivhumas Irjenpol Dr. Ronny F. Sompie beserta jajaran petinggi Mabes Polri lainnya menghadiri acara tersebut dan merekomendasikan agar lomba foto serupa dilakukan lagi dengan tema yang ‘Polisi Penolong’. Arahan Kapolri Sutarman tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan lomba foto tahap kedua dan lomba video pendek dengan menggandeng stasiun televisi nasional Net-TV. Tema kegiatan foto dan video kali ini adalah ‘Terima kasih Polisiku 2014’.
Seperti halnya lomba foto terdahulu, ribuan foto yang masuk ke Panitia dilanjutkan dengan pameran foto-foto terbaik hasil lomba ini. Lokasi pameran foto dipilih di Mall Central Park, Jakarta Barat. Tidak kurang dari 300 foto terbaik pilihan para dewan juri yang terdiri dari fotografer profesional, perwakilan Divisi Humas Polri, dan perwakilan PPWI, dipamerkan di event yang berlansung pada 16-21 Desember 2014 ini.
Diklat dan seminar tetap dilaksanakan di berbagai komunitas dan kesempatan sesuai permintaan kerjasama dari para pihak terkait. Dari catatan yang ada, tahun 2015 diawali dengan kegiatan diklat jurnalistik warga bagi anggota Polri di Polda Sumatera Selatan, pada Februari 2015. Diklat yang sama juga dilaksanakan bagi anggota Polri di Divisi Humas Polri Jakarta, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan mahasiswa Unida Bogor.
Di pertengahan tahun, PPWI bekerjasama dengan International Fellowship Program (IFP) Award untuk melaksanakan diklat jurnalistik bagi kelompok anak yatim di DKI Jakarta. Di saat bersamaan, PPWI digandeng perusahaan penerbit PT. Erlangga untuk melatih karyawannya dalam bidang tulis-menulis dan fotografi. Kalangan wartawan juga tidak jarang menjalin kerjasama dengan PPWI untuk mengadakan worshop jurnalisme, antara lain para wartawan media cetak dan online News Metropol binaan Komjenpol (Purn) Alwi Luthan.
Perhatian pengurus terkait momentum bersejarah kelahiran organisasi para pewarta dan warganet Indonesia baru muncul pada tahun ke-8 PPWI. Peringatan sewindu PPWI pada 11 November 2015 menjadi awal rutinitas tahunan bagi pengurus dan anggota PPWI melaksanakan peringatan kelahirannya. Sejak saat itu, setiap tahun PPWI memperingati HUT-nya dengan mengundang para anggota PPWI dari berbagai daerah.
Tahun 2016 tercatat sebagai tahun kering bagi PPWI. Di tahun itu kegiatan organisasi terbilang sangat sedikit dan hanya berputar pada kegiatan diklat, penggalangan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana (banjir bandang di Garut dan Gempa Pidie), serta seminar dan pelantikan satu pengurus cabang di Sumatera Barat.
Tahun 2017 diwarnai kegiatan pembentukan dan peresmian kepengurusan di daerah (DPD dan DPC PPWI). Para pewarta yang cukup banyak mendirikan kepengurusan PPWI-nya adalah di wilayah Aceh dan Sumatera Barat. Seperti biasa, pada moment pelaksanaan peresmian kepengurusan, PPWI juga sekaligus menyelenggarakan seminar anti penyalagunaan narkotika dan atau topik lain sesuai kebutuhan dan situasi daerah masing-masing. Dalam seminar-seminar bertema narkotika ini, PPWI selalu menggandeng Brigjenpol Dr. Victor Pudjiadi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat untuk memberikan materi penyuluhan.
PPWI melangsungkan Kongres Nasional II sekaligus dirangkaikan dengan peringatan satu dasawarsa PPWI pada hari Sabtu, 11 November 2017, bertempat di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tidak kurang dari 1000 warga pewarta dan netizen menghadiri kegiatan tersebut yang dibuka langsung oleh Pimpinan MPR RI, Oesman Sapta Odang. Kongres ini menghasilkan kepengurusan PPWI periode 2017-2022, dengan Ketua Umum dijabat oleh petahana Wilson Lalengke dibantu Sekretaris Jenderal yang baru, Fachrul Razi, yang adalah juga menjabat sebagai Senator DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Aceh.
Tahun 2018 dibuka dengan kegiatan audiensi ke beberapa pihak yang salah satunya adalah ke Kementerian Tenaga Kerja bersama IM Jepang untuk menjajaki kerjasama di bidang pelatihan calon tenaga magang ke Negeri Sakura, Jepang. Di tataran eksekusi, program pelatihan calon magang ke Jepang itu dilaksanakan PPWI bekerjasama dengan organisasi para mantan magang Jepang, Gambatte Indonesia, dan Yayasan Yasin Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini sempat berjalan selama dua tahun, sebelum terhenti akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020.
Dua catatan sejarah penting yang tergores di tahun 2018. Yang pertama adalah PPWI bersama organisasi pers lainnya, Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Dewan Pers terkait persoalan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan ketentuan media massa wajib terverifikasi oleh lembaga tersebut. Dua ketentuan atau lebih tepatnya peraturan Dewan Pers itu dinilai menjadi pemicu munculnya hambatan-hambatan bagi wartawan dan pewarta dalam melaksanakan haknya sebagai warga masyarakat dan warga negara Indonesia dalam mencari, mendapatkan, dan mengumpulkan informasi sebagaimana penegasan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Rangkaian persidangan atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers menghasilkan Putusan NO atau Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard, yakni gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Dalam penjelasannya, majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang memutus perkara yang diajukan dengan alasan keputusan-keputusan yang dikeluarkan Dewan Pers merupakan kebijakan organisasi non pemerintah yang hanya berlaku di wilayah internal lembaga tersebut.
Catatan sejara yang kedua adalah peran sentral yang dimainkan PPWI dalam menggalang massa wartawan untuk berkumpul dalam sebuah forum yang dinamakan ‘Musyawarah Besar Wartawan Indonesia’. Acara Mubes Wartawan Indonesia yang digelar pada 18 Desember 2018 di Gedung Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Indah (TMII) itu dihadiri tidak kurang dari 2500 wartawan dan pewarta dari seluruh Indonesia. Para wartawan ini menyatakan aspirasi bersama menuntut agar tidak terjadi pengekangan dan penindasan terhadap kebebasan pers.
*Membuka Pintu Dunia*
Implemantasi salah satu misi PPWI terkait menjalin kerjasama dengan komunitas internasional mulai mewujud sejak awal 2016 yang kemudian semakin pesat pada tahun 2019. Jalinan kerjasama tersebut dilakukan melalui pembukaan jaringan komunikasi dengan beberapa pewarta warga asing yang berkunjung ke Indonesia. Mereka antara lain adalah Felipe Valdes Nascimento dari Brazil, Katsujiro Ueno dari Jepang, dan Abdul Rahman Dabboussi dari Lebanon.
Jaringan PPWI di luar negeri semakin berkembang yang salah satunya didorong oleh perkembangan teknologi digital yang mencengangkan semua orang. Hal yang beberapa decade lalu tidak masuk akal, saat ini tersaji di depan mata. Orang bisa saling menyapa walau dalam jarak puluhan bahkan ratusan kilometer, tidak hanya sebatas mendengar suara lawan bicara, tapi juga dapat melihat dengan jelas teman berbicara di seberang sana.
Distrupsi terjadi di semua bidang oleh ulah teknologi digital yang menjadi back-bone pendukung jalinan komunikasi antar manusia, antar warga, antar masyarakat, baik local, regional, maupun internasional. Perobahan perilaku manusia di bidang komunikasi menjadi pembahasan yang tiada habisnya belakangan ini. Hal tersebut menjadi salah satu konsern PPWI untuk menyiasati agar perkembangan komunikasi antar bangsa menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi semua pihak.
Dalam kerangka itulah, PPWI membangun jaringan organisasinya ke luar negeri dengan berpijak pada satu prinsip yang merupakan naluri setiap orang, yakni persahabatan dan persaudaraan. PPWI menjadikan humanisme sebagai fondasi dalam membentuk komunitas PPWI Internasional. Dalam dua tahun berikutnya, yakni 2020 dan 2021, PPWI telah mendirikan tidak kurang dari 19 perwakilan PPWI di 19 negara. Saat ini, PPWI telah ada di 25 negara, terutama di wilayah Timur Tengah dan Asia.
Kegiatan para anggota PPWI di jejaring internasional selama ini masih didominasi oleh komunikasi antar individu antar bangsa. Kendala bahasa yang berbeda satu sama lainnya menjadi faktor penghambat utama dalam mengembangkan program-program PPWI di tingkat internasional. Penguasaan bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, para anggota PPWI dalam negeri dan perwakilan PPWI Internasional yang masih terbatas menyebabkan komunikasi antar warga tersendat-sendat.
Tahun 2022 merupakan tahun kepemimpinan di PPWI. Pada tahun ini, tepatnya di bulan November 2022, kepengurusan organisasi harus menjalani periodisasi lima tahunan. Untuk kesinambungan kepengurusan itu, PPWI melaksanakan Kongres Nasional III pada tanggal 10 sampai 12 November 2022, di Jakarta. Tidak kurang dari 200 pengurus PPWI se-Indonesia menghadiri Kongres Nasional PPWI tersebut. Antusiasme dan kekompakan anggota dan pengurus PPWI di daerah-daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan acara ini yang keseluruhan biayanya ditanggung secara gotong-royong para anggota PPWI.
Pada acara kongres tersebut, dua orang perwakilan PPWI Internasional dari Kesultanan Oman berkesempatan hadir dan menjadi peserta aktif mengikuti seluruh rangkaian mata acara yang disusun panitia. Rekan PPWI Internasional ini, atas nama Dr. Talib bin Saif Al-Dhabbari dan Dr. Salim Hamed Ali Al-Jahwari, merupakan wartawan di negaranya dan tergabung dalam kepengurusan organisasi pewarta di Kesulatan Oman.
*Advokasi Sosial dan Hukum*
Sebagai sebuah organasi yang tumbuh dalam sebuah negara demokrasi, maka salah satu peran yang banyak dilakukan PPWI adalah mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat. PPWI merupakan salah satu lembaga yang siap sedia senantiasa untuk berada di garis depan dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat setiap warga negara. Peran tersebut sudah dijalankan sejak kelahiran organisasi ini. Salah satunya adalah ketika memberikan pembelaan secara moral dan material kepada Prita Mulyasari, korban malpraktek sebuah rumah sakit swasta yang diperkarakan ke ranah hukum oleh rumah sakit tersebut, akibat korban dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit atas postingan Prita Mulyasari di jejaring Yahoogroup tahun2007-an.
Di tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga terjadi di banyak tempat di tanah air. Kriminalisasi terhadap pewarta warga sangat rentan terjadi. Hal itu terutama dipicu oleh kurangnya peran dan kemampuan para pihak berkepentingan di dunia hukum untuk menyelesaikan perkara ketersinggungan akibat pemberitaan para pewarta warga dan postingan para warganet di berbagai platform penyebaran Informasi yang ada.
Membela suara-suara publik yang senyatanya didominasi oleh keluhan dan ketidak-puasan atas kerja-kerja para pemangku kepentingan adalah salah satu misi organsisi para pewarta warga Indonesi dan Dunia ini. PPWI memandang bahwa satu-satunya hak yang dimiliki warta tanpa harus berurusan dengan tagihan pajak adalah hak bersuara. Juga, hak untuk bebas bersuara ini adalah hak asasi manusia yang paling esensial, karena tanpa kebebasan bersuara, hakekatnya kita bukan lagi manusia.
Sikap dan tindakan represif aparat negara terhadap suara-suara sumbang warga masyarakat menjadi salah satu prioritas PPWI untuk dikritisi dan korbannya diadvokasi untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil. Hingga saat ini, ratusan kasus yang dilaporkan masyarakat ke PPWI dari berbagai daerah, berbagai kalangan dan komunitas. Ajaibnya, kasus-kasus yang dibawa oleh para korban dan minta diadvokasi adalah perkara yang sudah karatan, alias sudah tidak sanggup diadvokasi oleh pihal-pihak lain yang dimintakan bantuan mengatasinya. Lebih ajaibnya lagi, ketika kasus-kasus karatan tersebut diadukan ke Sekretariat Nasional PPWI, umumnya sang korban sudah tidak memiliki sumber daya dan dana untuk membiayai perkara tersebut.
Namun, bagaimanpun kondisinya, pengurus PPWI senantiasa tetap berusaha membantu menindaklanjuti laporan yang diadukan ke PPWI. Sejak 2022, organisasi yang dihuni oleh ribuan anggota dari berbagai latar belakang ini telah memiliki dan mengaktifkan divis hukum dan advokasi di kepengurusan PPWI Nasional. Tim Penasehat Hukum (PH) PPWI tersebut diberi tugas melakukan kajian dan pembelaan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya mereka yang mengadukan kasusnya ke Sekretariat Nasional PPWI.
*Kunjungan Studi Jurnalisme Warga ke Luar Negeri*
PPWI terus berinovasi dalam mengembangkan dan melaksanakan program-progamnya. Salah satu yang cukup fenomenal adalah Program Study Benchmark ke Nagano dan Tokyo, Jepang, dari tanggal 4 hingga 12 November 2023. Perayaan HUT ke-16 PPWI, 11 November 2023, dilaksanakan dalam perjalanan di Jepang. Program Study Benchmark ini bertujuan untuk memperkenalkan para anggota PPWI bahwa di luar sana terdapat dunia yang teratur, tertib, dan masyarakatnya cerdas dalam mengatasi problema hidup yang muncul setiap saat. PPWI berharap melalui pembukaan wawasan dan pengalaman orang luar kepada para anggota PPWI lebih diperkaya yang selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai seorang pewarta warga, segala yang dilihat, diraba, dan dirasakan selama perjalanan ke Jepang, akan menjadi bahan postingan (bagi netizen) dan pemberitaan di media online (bagi pewarta warga). Menurut rencana, kegiatan ini akan terus diprogramkan bekerjasama dengan berbagai pihak lainnya. (A1/red)
