cari kata

Rabu, 29 Juli 2026

Brigjen TNI Raden Deltanto Sarwi Djatmiko raih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya

 Brigjen TNI Raden Deltanto Sarwi Djatmiko  raih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya







Jakarta, 28 Juli 2026 – Program Pascasarjana  Program Doktor Ilmu Hukun Universitas Jayabaya menggelar Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum bagi Brigadir Jenderal TNI Raden Deltanto Sarwi Djatmiko pada Selasa (28/7/2026) pukul 10.45 WIB di Lantai V Gedung Rektorat Universitas Jayabaya.

Sidang promosi ini merupakan tahapan akademik untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum. Berdasarkan surat undangan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Nomor Dir.Pasca.UJ/048/VII/2026 tertanggal 22 Juli 2026, Brigjen TNI Raden Deltanto Sarwi Djatmiko mempertahankan disertasinya yang berjudul "Rekonstruktif Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Prinsip Equality Before the Law dalam Fungsi Kelembagaan di Indonesia."

Sidang promosi dipimpin oleh Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Jayabaya sekaligus Ketua Sidang dan Promotor. Bertindak sebagai Direktur/Pengawas Sidang adalah Prof. Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn. Sementara tim penguji terdiri atas akademisi dan pakar hukum dari Universitas Jayabaya maupun penguji eksternal, yaitu Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H., Dr. Atma Suganda, S.H., M.H., Dr. Kristiawanto, S.H., M.H., Dr. Maryano, S.H., M.H., M.M., C.N., Prof. Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.H., Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., M.H., serta Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Brigadir Jenderal TNI Raden Deltanto Sarwi Djatmiko merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dari Korps Hukum (Chk). Lahir pada Maret 1975, ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1996. Saat ini ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Ditkumad sejak Desember 2024. Sebelumnya, ia pernah mengemban berbagai jabatan strategis, di antaranya sebagai Komandan Pusat Pendidikan Hukum (Danpusdikkum) Ditkumad dan Kepala Hukum Kodam V/Brawijaya (Kakumdam V/Brawijaya).

Pemilihan tema disertasi mengenai hak imunitas anggota DPR menunjukkan perhatian Brigjen TNI Raden Deltanto terhadap penguatan sistem hukum nasional, khususnya dalam mewujudkan prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan hukum tata negara dan kelembagaan di Indonesia.

Sidang promosi doktor ini menjadi bukti komitmen Program Pascasarjana Universitas Jayabaya dalam melahirkan lulusan doktor yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, kebijakan publik, serta pembangunan sistem hukum nasional melalui riset yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan bangsa. (*)

Hujan Pertama di Kampung kami selama Bulan Juli 2026

 Hari Rabu (29/7/2026) hujan pertama turun di kampung kami sejak Juni hingga Juli 2026.



Doa Ketika Turun hujan

اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِع
Allahumma shoyyiban nafi'an.

Artinya: "Ya Allah, turunkan lah pada kami hujan yang bermanfaat."


Doa ketika hujan lebat


اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

“Allahumma hawalaina wala ‘alaina. Allahumma ‘alal akami wa adhirabi, wa buthunil auwdiyati, wamanabitisyajari."

Ya Allah turunkan hujan ini di sekitar kami jangan di atas kami. Ya Allah curahkanlah hujan ini di atas bukit-bukit, di hutan-hutan lebat, di gunung-gunung kecil, di lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. (HR Bukhari Muslim)




Hujan pertama di kampung kami selama bulan Juli 2026🌧🌧🌧

Hari ini malam ini hujan deras pertama di kampung kami di Kampung Sawah Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor setelah selama dua bulan diterpa panas El Nino Godzila, Juni dan Juli 2026.

Kami menampung air untuk cadangan air guna menyiram tanaman anggrek.

Hujan Rabu malam ini (29/7/2026) Setelah El Nino menerpa sebulan lebih sejak Juni 2026.

Nino Godzilla adalah julukan untuk fenomena Super El Nino atau El Nino ekstrem dengan skala kekuatan yang sangat besar dan dampak masif terhadap cuaca global, termasuk ancaman kemarau panjang di Indonesia.

Penjelasan Fenomena El Nino Godzilla dipakai julukan Godzilla untuk menggambarkan ukuran dan kekuatannya yang luar biasa besar. 

Terjadi karena peningkatan suhu permukaan laut yang jauh di atas normal di Samudra Pasifik yang menyebabkan curah hujan berkurang drastis di sebagian besar wilayah Indonesia karena awan tertarik ke arah Pasifik.

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk ke dalam kategori fenomena El Nino kuat saat ini di bulan Juli dan Agustus 2026. 

Dendrobium anosmum

Bunga ini adalah anggrek Dendrobium anosmum. Jenis anggrek ini juga dikenal sebagai anggrek tirai karena kebiasaan tumbuhnya yang menjuntai. Bunganya dikenal memiliki aroma wangi yang kuat.


  • Bunga ini adalah anggrek Dendrobium anosmum.
  • Jenis anggrek ini juga dikenal sebagai anggrek tirai karena kebiasaan tumbuhnya yang menjuntai.
  • Bunganya dikenal memiliki aroma wangi yang kuat, sering dideskripsikan seperti wangi permen karet.
  • Bunga ini adalah anggrek Dendrobium, yang sering diidentifikasi sebagai varietas hibrida seperti 'Caesar Red'. Dikenal memiliki kelopak berwarna ungu gelap hingga merah marun yang tebal dan tahan lama.

     



    Anggrek tidak harus disiram setiap hari. Sebagian besar anggrek cukup disiram 1 hingga 2 kali seminggu atau saat media tanamnya mulai tampak kering. Untuk panduan memilih media tanam dan cara merawat anggrek agar tidak mudah busuk maka pilih media arang, pakis, atau moss.

    Trik Menyiram Anggrek Agar tidak Busuk

    Aturan Penyiraman Anggrek

    Cek media tanam: Sentuh media di dalam pot; jika masih basah atau lembap, jangan disiram.

    Kondisi akar: Akar yang sehat berwarna hijau atau keperakan, tanda airnya cukup.

    Pengaruh cuaca: Saat cuaca sangat panas atau kering, Anda bisa menyiram sedikit lebih sering.

    Risiko Disiram Setiap HariAkar membusuk: Air yang terlalu banyak membuat akar basah dan cepat rusak.

    Tumbuh jamur: Media yang basah terus memicu jamur dan bakteri berbahaya. Bunga anggrek bulan sebaiknya disiram dengan sedikit air, tapi sering. 

    Kebanyakan anggrek cukup disiram seminggu sekali Jika cuaca normal. 























    Oleh karena itu, hindari menyiram terlalu sering karena akar bisa membusuk. Pastikan pula media tanam dan seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk menyiram 

    Secara umum, sebagian besar anggrek harus disiram setidaknya satu hingga dua kali setiap minggu. Dalam hal menentukan berapa banyak air yang dibutuhkan, jangan sampai anggrek “tiba-tiba” layu padahal rutin disiram.

    Bisa jadi masalahnya bukan di air tapi di kondisi medianya. Media terlalu padat, air yang ngendap, atau pot tanpa drainase bisa bikin akar anggrek “susah napas” dan akhirnya busuk. Padahal anggrek butuh sirkulasi yang baik, bukan sekadar lembap.

    Pada cuaca normal, cukup 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Sedangkan saat cuaca panas seperti El Nino di bulan Juli Agustus 2026 ini maka setiap hari kudu disiram.

    Mulai dari hal kecil dulu: pastikan media & potnya udah tepat Biar perawatan jadi lebih gampang dan anggrek bisa tumbuh sehat. (*)

    SPPG Didominasi TNI-Polri: Efisiensi atau Gejala Militerisasi Program Sipil?

     SPPG Didominasi TNI-Polri: Efisiensi atau Gejala Militerisasi Program Sipil?



    Rachman Salihul Hadi

    Pemimpin Redaksi Indonesia Media Center


    IMC Indonesia - Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan utamanya sangat mulia, yaitu memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak demi menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Namun, di balik tujuan tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang layak menjadi perhatian publik: mengapa pengelolaan SPPG justru didominasi oleh personel TNI dan Polri?

    Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk meragukan profesionalisme TNI maupun Polri. Sebaliknya, keduanya telah berkali-kali membuktikan kapasitasnya dalam operasi kemanusiaan, penanggulangan bencana, hingga distribusi logistik di daerah terpencil. Akan tetapi, ketika institusi keamanan semakin dominan mengelola program-program yang sejatinya merupakan ranah sipil, publik patut bertanya apakah fenomena tersebut sekadar pilihan kebijakan yang pragmatis atau justru mencerminkan semakin kaburnya batas antara fungsi sipil dan fungsi pertahanan.

    Dalam perspektif tata kelola pemerintahan (good governance), setiap institusi negara memiliki mandat, kewenangan, dan fungsi yang berbeda. Kementerian, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, ahli gizi, akademisi, UMKM, koperasi, hingga masyarakat sipil seharusnya menjadi aktor utama dalam program pelayanan publik seperti SPPG. Keterlibatan TNI dan Polri semestinya bersifat mendukung, bukan menjadi wajah utama dari keseluruhan program.

    Argumen yang sering dikemukakan pemerintah adalah faktor efisiensi. Tidak dapat dipungkiri, TNI memiliki jaringan teritorial hingga pelosok desa, disiplin organisasi yang tinggi, serta kemampuan logistik yang terbukti dalam berbagai operasi nasional. Polri juga memiliki struktur komando yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dari sisi kecepatan pelaksanaan, melibatkan kedua institusi tersebut memang dapat mempercepat distribusi, pengawasan, dan koordinasi.

    Namun, efisiensi bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan publik. Tata kelola yang sehat juga diukur dari akuntabilitas, partisipasi publik, transparansi, serta penguatan kapasitas institusi sipil. Jika setiap program strategis pemerintah selalu bergantung pada TNI dan Polri, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah negara mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan birokrasi sipilnya sendiri?

    Ketergantungan yang berlebihan terhadap aparat keamanan berpotensi menciptakan preseden yang kurang sehat bagi demokrasi. Lambat laun, masyarakat dapat menganggap bahwa penyelesaian berbagai persoalan publik hanya efektif jika ditangani oleh institusi berseragam. Padahal, dalam negara demokrasi modern, pelayanan publik idealnya dipimpin oleh institusi sipil yang profesional, sementara militer tetap fokus pada fungsi pertahanan negara dan kepolisian pada fungsi keamanan serta penegakan hukum.

    Fenomena ini juga perlu dilihat dari perspektif reformasi sektor keamanan yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi 1998. Salah satu semangat reformasi adalah memisahkan secara tegas fungsi militer dari urusan sipil. Pelibatan TNI dalam tugas nonperang memang dimungkinkan oleh regulasi tertentu, terutama ketika terdapat kondisi darurat atau kebutuhan strategis nasional. Namun, pelibatan tersebut tetap harus memenuhi prinsip proporsionalitas, memiliki dasar hukum yang jelas, bersifat sementara, dan tidak menggantikan fungsi institusi sipil secara permanen.

    SPPG merupakan program pelayanan publik jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilannya seharusnya menjadi momentum membangun kapasitas birokrasi sipil, memperkuat pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi tenaga gizi, serta memberdayakan UMKM dan koperasi lokal sebagai mitra utama penyedia pangan. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

    Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka alasan, mekanisme, batas kewenangan, serta durasi keterlibatan TNI dan Polri dalam SPPG. Transparansi semacam ini penting agar tidak menimbulkan persepsi adanya perluasan fungsi aparat keamanan ke berbagai sektor sipil tanpa parameter yang jelas.

    Pada akhirnya, perdebatan mengenai dominasi TNI-Polri dalam SPPG bukanlah soal mendukung atau menolak keterlibatan kedua institusi tersebut. Yang menjadi persoalan adalah menjaga keseimbangan tata kelola negara. Demokrasi yang sehat membutuhkan birokrasi sipil yang kuat, profesional, dan dipercaya. Sebaliknya, institusi pertahanan dan keamanan akan semakin dihormati apabila tetap menjalankan mandat konstitusionalnya secara profesional tanpa harus mengambil alih peran yang dapat dijalankan oleh lembaga sipil.

    SPPG harus sukses karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Namun, kesuksesan program ini hendaknya tidak hanya diukur dari cepatnya makanan sampai ke meja makan, melainkan juga dari bagaimana negara membangun sistem pelayanan publik yang demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebab, program yang baik bukan hanya menghasilkan manfaat hari ini, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan negara untuk masa depan - Indonesia Media Center (IMC).

    FIKOM Jayabaya gelar Sidang Skripsi Gelombang Pertama tgl 28/7/2026

     FIKOM Jayabaya gelar Sidang Skripsi Gelombang Pertama tgl 28/7/2026




















     
    Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Printable Coupons